Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono mengomentari masalah pekerja migran Indonesia nonprosedural yang masih menjadi persoalan tersendiri.
Category: politics
Daftar 7 Kepala Daerah di Kaltim Dilantik Presiden Prabowo 6 Februari 2025,Pelantikan Bukan di IKN
TRIBUNKALTARA.COM, SAMARINDA – Berikut daftar 7 kepala daerah terpilih di Kalimantan Timur akan dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 6 Februari 2025, pelantikan bukan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Diberitakan sebelumnya, kesepakatan Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 akan digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Prosesi pelantikan kepala daerah hasil…
Eks Penyidik KPK: Tindakan Kejagung Tepat Melihat Kejanggalan Kasus HGB Pagar Laut
Tindakan Kejaksaan Agung sudah tepat dengan melihat berbagai kejanggalan pada kasus HGB pagar laut tersebut
Menko AHY Perintahkan Hasil Investigasi Pagar Laut Tangerang Dibuka ke Publik
Jika terbukti ada penyalahgunaan wewenang, AHY mendorong kasus pagar laut Tangerang dibawa ke ranah penegak hukum.
Anggota Komisi III Sebut Penegakan Hukum Era Prabowo-Gibran Masih Melempem
Sektor hukum di pemerintahan Prabowo-Gibran perlu penguatan.
Daftar Entitas yang Bakal Diberi Konsesi Tambang, Bukan cuma Ormas!
Masih dalam pembahasan
Daftar 16 Belanja Kementerian yang Dipangkas Sri Mulyani
Sri Mulyani mengumumkan daftar rincian belanja kementerian dan lembaga yang akan dibabat. Berikut rinciannya.
Kampus Terbiasa Rasional, Wakil Ketua MPR: Belum Tentu Mau Kelola Tambang
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menekankan pentingnya kehati-hatian bagi perguruan tinggi dalam mengelola tambang batu bara.
Tertunda Sebulan, Sidang Korupsi Benjamin Netanyahu Akhirnya Kembali Digelar
Sidang korupsi terhadap Netanyahu sudah berlangsung tujuh kali. #newsupdate #update #news #text
PGI Menolak Mengelola Tambang karena Masukan Masyarakat Adat: Kami Tidak Mau Kehilangan Sandaran Moral
Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menolak tawaran mengelola tambang dari pemerintah karena masukan dari masyarakat adat korban tambang.