MAGELANG, KOMPAS.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan kepada 493 kepala daerah yang ikut dalam orientasi (retreat) di Akademi Militer (Akmil) Magelang, untuk menegakkan HAM di daerah mereka masing-masing.
Dia mengatakan, penguatan dan penegakan HAM adalah poin pertama dalam Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan HAM.
“Jadi, kalau Bapak tidak melaksanakan HAM di daerah, maka Bapak menentang (Asta Cita) nomor satu,” ujar Pigai saat menjadi pembicara pada Retreat Pembekalan Kepala Daerah yang berlangsung di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).
Pigai mengatakan, tiga program prioritas yang perlu diperhatikan oleh para kepala daerah dalam menjalankan HAM, yakni pengarusutamaan HAM, pemajuan HAM, dan penegakan HAM.
Baca juga: Soal Sukatani, Menteri HAM: Kebebasan Hanya Bisa Dibatasi UU dan Putusan Pengadilan
Dia menyebut, pengarusutamaan HAM dapat dilakukan dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan saat menyusun kebijakan daerah.
Menurut Pigai, dengan menyusun kebijakan daerah yang berpatokan pada hak asasi manusia, maka pimpinan daerah tersebut sudah memberikan program prioritas HAM.
Kebijakan yang dimaksud seperti membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurusi HAM hingga pendanaannya.
Selain itu, Pigai menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan kekuatan penuh terhadap sektor HAM. Hal ini menjadi dukungan penting dalam melaksanakan program prioritas yang telah disusun.
Baca juga: Menteri HAM: 100 Hari Pemerintahan Prabowo Tak Ada Warga Dipenjara karena Hina Pejabat
Oleh sebab itu, Kementerian HAM juga akan rutin menggelar Rapat Koordinasi HAM Nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Selain itu, Natalius Pigai juga menargetkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seluruh warga bisa mendapatkan pemahaman HAM yang benar.
“Sampai 2025 diperkirakan rata-rata, 10 juta diperkirakan, diperkirakan 2028 itu 20 juta penduduk harus dapat pendidikan HAM,” katanya.
Baca juga: Menteri HAM Merasa Pemangkasan Anggaran Tak Berdampak: Percayakan ke Kapten Kapal